Blog

4 Undang-undang Mengenai Perdagangan yang Wajib Diketahui Pebisnis Online

Dalam menjalankan bisnis, salah satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah hukum dalam berbisnis. Saat ini, bisnis online menjadi salah satu model bisnis yang paling umum dijalankan oleh banyak orang. Pasalnya, memulai bisnis online bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan bisnis offline. Pelaku bisnis tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli toko atau menyewa gedung untuk memulai.

Namun demikian, bukan berarti bisnis online bebas dari aturan dan hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan model bisnis, pemerintah pun turut mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur bisnis termasuk bisnis online.

Baca juga: 3 Dokumen Legalitas Bisnis yang Harus Dimiliki Bisnis Online

Berikut sejumlah undang-undang seputar bisnis dan perdagangan yang perlu kamu ketahui sebagai pelaku bisnis online.

Undang-Undang Perdagangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur semua hal yang berhubungan dengan perdagangan baik offline maupun online. Terkait bisnis online, Undang-Undang Perdagangan tepatnya pada pasal 65 mengatur mengenai data/informasi yang disediakan bisnis online.

Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa data yang disediakan bisnis online harus lengkap dan benar. Data yang dimaksud di sini berupa identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen dan pelaku usaha distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa, serta cara penyerahan barang.

Apabila data yang ditunjukkan tidak lengkap atau benar, maka izin bisnis dapat dicabut. Selain itu, UU ini juga mengatur penggunaan sistem elektronik bisnis online dimana penggunaannya harus memenuhi ketentuan UU ITE. 

Selain itu, terkait informasi dan data, pada Permendag Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 juga disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di dalam negeri wajib mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Peraturan ini berlaku untuk sejumlah jenis barang di antaranya barang elektronik keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika, bahan bangunan, keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya), tekstil dan lain-lain.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain UU Perdagangan, ada juga UU Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Penjual maupun pembeli bisnis online pun termasuk ke dalam peraturan ini. 

Dalam UU ini, pada dasarnya disebutkan bahwa penjual wajib menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan serta memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang dijual secara lengkap, jujur, dan jelas. Penjual juga wajib mengganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai perjanjian. Artinya, pembeli dapat menuntut apabila terjadi penipuan.

Sementara itu, UU Perlindungan Konsumen juga menyebutkan sejumlah hak penjual di antaranya menentukan harga dan menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan mendapat perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang bermaksud tidak baik. Penjual juga berhak melakukan pembelaan diri dalam sengketa dan rehabilitasi nama baik apabila terbukti merugikan konsumen. 

Pada UU ini, disebutkan pula bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual belikan barang yang tidak sesuai yang dijanjikan pada label atau iklan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan banyak lagi. Maka itu, pelaku bisnis online perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini agar memahami dengan jelas tindakan apa yang dilarang dalam transaksi jual beli online.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Khusus bisnis online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penting untuk diperhatikan. UU ini mengatur seluruh penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk bisnis online.

Pebisnis perlu dengan cermat memahami UU ITE ini untuk memastikan operasional dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum. Pada UU ini, dinyatakan juga bahwa informasi, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019

PP 80/2019 secara khusus mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Lebih lanjut lagi, disebutkan bahwa PMSE dapat dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan konsumen, instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, atau pribadi dengan pribadi.

Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga bagi pelaku usaha luar negeri. Pada peraturan ini, disebutkan bahwa pedagang wajib memiliki izin usaha dari Kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidang yang dijalankan, termasuk juga bagi pelaku bisnis di marketplace. Pelaku bisnis juga harus memenuhi ketentuan perundangan-undangan yang ada seperti peraturan ekspor impor, UU ITE, dan sebagainya. 

Peraturan-peraturan di atas dikeluarkan untuk mendukung kelangsungan perdagangan yang tepat, menciptakan ekosistem perdagangan yang positif, serta mendorong perkembangan produk dalam negeri. Dengan mengetahui dan mengikuti undang-undang di atas, kamu pun dapat menjalankan bisnis dengan lebih tepat dan tidak menyalahi hukum.

Baca juga: SIRCLO Dukung UMKM dan Brand Lokal melalui Program #MulaiSekarang

Kamu pebisnis yang sedang memilih platform untuk berjualan online? Kamu bisa memilih solusi teknologi yang terjangkau dari SIRCLO melalui program #MulaiSekarang! Berjualan dengan website mulai dari Rp 275,000 per bulan. Dengan menjadi pengguna SIRCLO, kamu bisa mendapatkan potongan biaya dari Rekan Legal untuk layanan pengurusan dokumen legal seperti NIB dan IUMK mulai dari Rp 299,000 juga loh! Penawaran ini berlaku hingga 31 Desember 2020.

To SIRCLO, the success of your online business is a priority.

Start your success story now!