Pemerintah Sudah Undangkan Perpres E-commerce

Industri e-commerce di Indonesia terus berkembang dan bertambah secara jumlah. 2016 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Data Sensus Ekonomi 2016 yang menyebutkan bahwa industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh sekitar 17% dengan total usaha mencapai 26,2 juta. Pada tahun yang sama, Bank Indonesia melaporkan bahwa nilai transaksi pembayaran online di Indonesia mencapai 14,8 miliar dollar AS. Diprediksi bahwa nilai transaksi ini akan terus meningkat.

Potensi bisnis online yang besar ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi digitalnya. Namun di bersamaan dengan itu, e-commerce di Indonesia masih menemui banyak tantangan. Yang paling utama yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, dan keamanan siber (cyber security). Topik-topik tersebut  ini cepat dibenahi, maka Indonesia dapat memenuhi targetnya yaitu nilai transaksi e-commerce mencapai 130 miliar dollar AS pada tahun 2020.

Menyadari potensi yang ada, pemerintah semakin serius menjadikan e-commerce sebagai program nasional. Pada 21 Juli 2017 pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap e-Commerce. Kemudian, Peraturan Presiden tersebut telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Agustus 2017. Roadmap e-Commerce atau Peta SPNBE 2017-2019 ini adalah dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Berikut adalah beberapa aspek regulasi dan program dari Perpres e-commerce:

1. Pendanaan

Pemerintah memberikan pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), hibah untuk penyelenggaraan inkubator bisnis, serta alternatif pendanaan berupa Universal Service Obligation (USO) untuk UMKM digital dan startup e-commerce platform. Pemerintah juga mendukung pendanaan melalui angel/seed capital.

2. Perpajakan

Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku startup, penyusunan insentif pajak bagi investor e-commerce, penyederhanaan tata cara perpajakan untuk startup dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar serta persamaan perlakuan perpajakan dengan mewajibkan  pendaftaran diri untuk semua pelaku e-commerce termasuk asing.

3. Perlindungan konsumen

Membangun kepercayaan konsumen dilakukan melalui regulasi, perlindungan terhadap pelaku industri, serta mengembangkan payment gateway secara bertahap yang dapat meningkatkan layanan transaksi penjualan online.

4. Pendidikan dan sumber daya manusia

Program ini mencakup pemberian edukasi untuk semua ekosistem e-commerce, kampanye mengenai e-commerce secara nasional serta menyelenggarakan program inkubasi bagi startup untuk membantu perkembangan mereka, terutama pada tahap awal.

5. Infrastruktur komunikasi

Melakukan peningkatan infrastruktur komunikasi dalam hal kecepatan internet, jaringan, dan keamanan.

6. Logistik

Logistik untuk kebutuhan e-commerce akan dikukan melalui pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), alih daya fasilitas logistik untuk UMKM, penguatan jasa logistik lokal dan nasional, serta pengembangan sistem logistik dari desa ke kota.

7. Keamanan siber (cyber security)

Terkait isu ini maka pemerintah berencana melakukan peningkatan kesadaran pedagang online dan publik terhadap kejahatan dunia maya dan pentingnya keamanan transaksi elektronik. Penerbitan Roadmap e-Commerce tentunya menjadi kabar gembira untuk industri e-commerce Indonesia. Peta jalan ini menjadi landasan yang jelas bagi pelaku industri e-commerce di Indonesia dan diharapkan implementasinya dapat semakin menumbuhkan semua bisnis e-commerce di Indonesia.

Penerbitan Roadmap e-Commerce tentunya menjadi kabar gembira untuk industri e-commerce Indonesia. Peta jalan ini menjadi landasan yang jelas bagi pelaku industri e-commerce di Indonesia dan diharapkan implementasinya dapat semakin menumbuhkan semua bisnis e-commerce di Indonesia.